OGANILIR KritisIndonesia.COM,-  Dinas Penananaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir memanggil Supkon PT.Hutama Karya Infrastruktur guna mengkonfirmasi terkait Izin Usaha Penambangan(IUP) dan Wilayah Izin Usaha Penambangan(WIUP), yang bergerak sebagai Suplayer tanah timbunan Progres Jalan Tol Indralaya-Prabumulih pada Zona 2.

M.Ridhon Latif Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan satu Pintu menjelaskan, pada pertemuan yang belum lama ini kita baru mengkonfirmasi terkait permasalahan yang direkomendasikan DPRD OI Komisi II berdasarkan tuntutan masa Aksi Gerakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumatra Selatan.

Ya benar kita sudah memanggil Supkon PT.HKI sebagai suplayer tanah timbunan jalan tol indralaya-prabumulih, namun untuk kesimpulanya kita baru saja mendengarkan ketetangan dari PT.PB akan tetapi ini baru sepihak saja jadi kita belum bisa menyimpulkan. 

Yang jelas pada perinsifnya mereka itu mengikuti aturan yang ada dan kita nanti akan lakukan pertemuan lagi untuk memusyawarahkan hal tersebut. 
Kita akan memfasilitasi dan kita akan hadirkan kedua belah pihak baik dari komisi II DPRD OI PT.HKI dan PT.PB termasuk juga perwakilan masa aksi GPPMP Sumsel termasuk media biar semuanya jelas dan transparan.”jelas ridhon saat dikonfirmasi diruang kerjanya kemarin”. 

Lanjutnya menjelaskan, dengan adanya pertemuan ini diharapkan perusahaan tersebut dapat bekerja dengan nyaman dan tenang dan aspirasi massa aksi demo dapat tertampung itu yang terpenting, karna tanpa mereka juga kita belum tentu dapat mengawasi jadi kita berterima kasih juga kepada para aksi demo tersebut. 

Setelah ini baru semua hasil pertemuan akan kita sampaikan ke Bupati melalui Wakil Bupati atau Sekda termasuk  juga kepada Komisi II DPRD OI.Selain itu kami juga akan mengkonfirmasi terkait pertemuan hari ini agar nanti DPRD OI dapat menarik Kesimpulan bersama sama Pemkab OI. 

Kami tidak dapat menarik kesimpulan lebih dalam karna ada yang lebih berkompeten untuk melaksanakan tugas itu.”terangnya”. 

Jadi pada kesimpulan saat ini kata Rudhon kita menunggu keputusan rekomendasi DPRD OI dan Pemkab OI berdasarkan hasil pertemaun selanjutnya.

Setelah pertemuan ini kita akan kroscek kelapangan dulu guna memastikan apakah lahan yang di garap tersebut merupakan wilayah pertambangan atau wilayah perkebunan, termasuk juga dampaknya seperti apa. 

Sedangkan untuk lahan sisa galianya itu nantinya akan di kembalikan kepada masyarakat bahkan sebagaian lahan harus telah di reboisasi.”ungkap M.Ridhon”.

Perwakilan PT.PB cahyadi saat dikonfirmasi awak media mengatakan, yang jelas nanti akan ada pertemuan yang kedua bersama Dinas Perizinan dan Komisi II DPRD OI.”ucapnya”.

Terkait hal tersebut silahkan konfirmasi langsung ke pak Ridhon, untuk lebih lanjut keteranganya setelah kita bertemu dengan pak Aprizal Ketua Komisi II DPRD OI dan Kepala Dinas Perizinan pada pertemuan berikutnya.”ungkapnya”.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here