Pemerintah Dan Pedagang Harus Rembuk Bareng Cari Solusi Yang Terbaik

OGANILIR KritisIndonesia.COM,- Beberapa pedagang gusar dan  memprotes penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di pangkal Jalan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Kecamatan Tanjung Raja. Para pedagang tak mau untuk  membuka lapaknya yang non permanen apalagi untuk menggunakan payung, para pedagang kaki lima tersebut hanya diperbolehkan untuk buka dagangannya di atas jam 12.00 wib.

Salah satu pedagang yang membuka lapak di Jalan SMB II tepatnya di depan Lapas Tanjung Raja Wilson mengatakan, kami sangat keberatan dengan peraturan pemerintah daerah tersebut karna kami berdagang ini hanya cari nafkah dan untuk menghidupi anak istri.”ucapnya”.

Lanjut wilson mengatakan, kami buka dagangan ini mulai pagi jam 09.00 wib, selain menjajakan makanan kepada pengendara dan kami juga berharap dari pelanggan kami seperti dari petugas lapas maupun siswa siswi sekolah disekitar dekat lapak dagangan kami.

Kalau kami tidak boleh dagang di pagi hari dan disuruh buka dagangan kami diatas jam 12.00 wib keatas siapa yang akan membeli dagangan kami, karna pembeli itu banyak di pagi hari yang membeli aneka ragam dagangan kami yang kami sajikan seperti aneka kue kue dan aneka ragam sarapan pagi seperti nasi uduk dan lainnya.

Walaupun sudah ada ketentuan dan aturan dari pemerintah daerah, kami dan para pedagang lainnya akan tetap berjualan di lokasi ini. Karna kami berdagang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk makan anak istri dan biaya anak kami sekolah.

Apalagi sejak pandemi corona ini melanda omset dagangan kami sangat menurun, apakah pemerintah mau membiayai hidup kami kalau kami berdagang disini tidak diperbolehkan.

Kami sebagai rakyat kecil merasa selalu ditindas, sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan anak istri dan biaya anak sekolah saja tempat dagangan kami tidak diizinkan. “Kami cari untung sedikit kok malah dibatasi. Apalagi sejak pandemi, omzet menurun. Pahit pokoknya dan kami mohon kebijaksanaan dari pemerintah dengan menggunakan hati nurani,” ungkap Wilson saat ditemui awak media senin (17/1) pagi dilokasi dagangannya”.

Sementara Nova Marlina Lurah Tanjung Raja mengatakan, kita sudah mensosialisasikan aturan berdagang di pinggir jalan tersebut itu dilarang dan tidak diperbolehkan.”ucapnya”. 

Nova selaku lurah berpesan agar tidak membuka lapak dagangan persis di pinggir jalan, karna akan mengganggu ketertiban umum dan mengusik hak hak pejalan kaki.  Dasar hukumnya kan ada di Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan,” ujar Nova diwawancarai awak media. 

Jelas Nova di Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang dimaksud , mengatur mengenai larangan di pasal 12 yang berbunyi :
1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
Adapun sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal di atas, juga tercantum di Undang Undang yang sama di pasal 63 yang berbunyi : 
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), dipidana dengan pidanan penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paing banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Kami sebagai aparat pemerintahan di Kecamatan Tanjung Raja telah menghimpun sebanyak 40 pedagang yang buka lapak di sepanjang Jalan SMB II. Namun hasil dari pertemuan tersebut belum dipatuhi oleh sebagian pedagang. 
“Banyak pedagang yang setuju, ada juga sebagian kecil yang tidak setuju. Selanjutnya kami akan ajak para pedagang ngobrol lagi dan cari solusi terbaik.”ungkap Nova Marlina Lurah Tanjung Raja.”(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here