OGANILIR KritisIndonesia.Com,- Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir menerima tiga tersangka tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan Dana APBN yang kurang volume.

Menurut Kepala Kejaksaan OI Marthen Tandi Didampingi Kapolres OI AKBP Yusantio Sandhi saat jumpa pers di kantor kejaksaan mengatakan, saya selaku kepala kejaksaan ogan ilir bersama pak kapolres pada jumat(19/3) hari ini kami selaku jaksa penuntut umum menerima tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari polres ogan ilir terhadap perkara tindak pidana korupsi pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi ogan ilir terhadap kegiatan pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit Tahap 2 itu tahun anggaran tahun 2017.

Terkait pembangunan jembatan tahap dua itu ada indikasi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.2.900.20.000.000 lebih. Dalam penyerahan tahap 2 dan barang bukti dari rekan rekan penyidik polres kepada jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri ogan ilir ada tiga orang tersangka masing masing berinisial CS,AMR, AS.
Dengan penyerahan barang bukti dan tersangka pada hari ini berarti proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri ogan ilir adalah mempersiapkan berkas berkas guna proses lebih lanjut yaitu pelimpahan ke pengadilan.

Soal masalah penahanan atau tidak nanti kami serahkan pada penyidiknya untuk melakukan penelitian lagi, jadi proses hari ini yakni melakukan penelitian terhadap barang bukti dan tersangka nanti rekan rekan penuntut umum melakukan rilis pendapat apakah dilakukan penahanan atau tidak.
Barang bukti berupa dokumen dokumen terkait dari kegiatan kegiatan proyek tersebut.

Mungkin proses terhadap penemuan alat bukti alat bukti yang harus dilakukan oleh rekan rekan dari polres, sehingga memang yang namanya pidana korupsi itu kita tidak bisa seketika itu karna ini menyangkut hak asazi manusia jadi memerlukan alat bukti yang sangat mendasar.

Baik total anggaran pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit Tahap 2 tersebut bernilai Rp.6.900.58.000.000 juta lebih. Jadi dari 6.900.58.000.000 lebih itu diindikasikan ada beberapa kegiatan yang kekurangan Volume sehingga menimbulkan indikasi kerugian negara sebesar Rp.2.900.20.000.000 lebih.

Soal penambahan tersangka ataupun tidak itu adalah proses penegakan hukum, biarlah penegakan hukum ini berjalan dan kita tidak bisa menetapkan seorang tersangka tanpa alat bukti. Dan kalau ada indikasi alat bukti alat bukti yang mengarah pada seseorang pasti penyidik merekomendasikan atau menyampaikan kepada rekan rekan penyidik bahwa ada fakta fakta baru yang ditemukan sehingga seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka baru.”ungkap Kajari OI”.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here