PALEMBANG KritisIndonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan (MP) II dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Dengan Pembahasan Tentang:

Jawaban Walikota Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda dan tanggungjawab pelaksanaan anggaran tahun 2023 oleh Pj Walikota Palembang.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di ruang rapat Kantor DPRD Kota Palembang Jl. Gubernur H. Bastari No. 2 Palembang Sumatera Selatan.

Dibuka oleh wakil Ketua DPRD Kota Palembang, H Sudirman, S.Sos, M.Si., rapat paripurna ini dihadiri Pj Walikota Palembang Abdul rauf, sekda kota Palembang Ratu Dewa, Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin, Forkopimda, OPD, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan berbagai tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Kota Palembang Palembang, Zainal Abidin mengatakan, agenda paripurna hari ini adalah jawaban dari pemandangan umum fraksi-fraksi yang sudah disampaikan oleh Pj Walikota Palembang.

“Atas jawaban dari Pj Walikota Palembang kami apresiasi, kemarin sudah disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi PKB, terkait bangunan liar di Pasar 16 Ilir yang langsung ditindaklanjuti oleh Pj Walikota Palembang” ujar Zainal Abidin.

Sementara itu, PJ Walikota Palembang, Ucok Abdulrouf Damenta, menyatakan bahwa bangunan liar di Lorong Babi Pasar 16 Ilir menjadi perhatian khusus.

Setelah melakukan pengecekan langsung di lapangan, ditemukan bahwa bangunan tersebut tidak sesuai dengan aspek estetika ruang kota. Pemerintah kota memutuskan untuk melakukan advokasi terhadap pemilik bangunan tersebut.

“Setelah pertemuan pertama, kami segera turun ke lapangan untuk mengecek dan hasilnya memang tidak sesuai dengan estetika aspek ruang.

Kami panggil pemilik bangunan tersebut, karena dia adalah warga kita, kami memilih untuk melakukan advokasi daripada langsung mengambil tindakan hukum,” kata Damenta.

Dalam rangka penyampaian laporan komisi – komisi DPRD kota Palembang laporan khusus 4 panitia khusus 5 dan panitia sembilan DPRD kota Palembang terhadap 4 raperda Kota Palembang yaitu :

Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah raperda tentang pengembangan kesatuan kebangsaan kota Palembang.

Raperda perusahaan perseroan daerah sarana pembangunan Palembang jaya
Raperda Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi
bahwa berdasarkan hasil pembahasan laporan komisi-komisi DPRD kota Palembang dan panitia sembilan DPRD kota Palembang bersama pemerintah kota Palembang.

Dengan kesimpulan menyetujui penanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 serta perubahan atas peraturan daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang transportasi untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kota Palembang. (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here